JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Lasarus, yang terpenting saat ini adalah memaksimalkan pencarian korban serta segera melakukan rekonstruksi infrastruktur vital.
"Pak Presiden kan ke sana, ya. Mungkin di lapangannya biarlah pemerintah putuskan. Yang penting, operasi pencarian dan pertolongan dimaksimalkan, serta segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, dan rumah bagi masyarakat terdampak," ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Baca Juga: 286 SPPG Jadi Dapur Umum, Penuhi Kebutuhan Gizi Korban Bencana Sumatera Legislator PDIP dapil Kalimantan Barat II ini menambahkan, pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan hunian akan melibatkan Kementerian Perumahan Rakyat, sementara Kementerian PUPR bertanggung jawab membangun fasilitas umum dan infrastruktur strategis.
Komisi V DPR menekankan, penanganan jalan dan jembatan menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat segera pulih.
"Anggarannya kita setujui belakangan, yang penting ditangani cepat dulu karena di lapangan situasinya darurat," katanya.
Lasarus juga menyoroti penyebab bencana yang menimpa Sumatera. Berdasarkan laporan BMKG, hujan yang seharusnya turun selama satu bulan justru turun dalam satu hari.
Selain itu, alih fungsi lahan yang masif dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampak lingkungan disebut memperparah kerusakan di lapangan.
"Debit airnya sangat besar, ditambah pengaruh lingkungan dan alih fungsi lahan yang masif, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan, ini semua memperparah situasi di lapangan," ujarnya.
Dengan langkah ini, DPR mendukung percepatan penanganan darurat dan rekonstruksi infrastruktur, sambil menyerahkan penetapan status bencana nasional sepenuhnya kepada pemerintah pusat.*
(vo/ad)