BANDA ACEH — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh dalam sepekan terakhir bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat akumulasi deforestasi hutan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta aktivitas pertambangan ilegal.
Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, menyatakan, "Restorasi ekologis dan pemulihan alam harus segera dilakukan pemerintah," dalam keterangan persnya di Banda Aceh, Sabtu (29/11/2025).
Bencana hidrometeorologi ini telah memengaruhi 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.
Baca Juga: SPPG Aceh Bergerak Cepat, Distribusikan 282.000 Paket Makanan untuk Warga di 14 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir Berdasarkan data BNPB, tercatat 35 orang meninggal dunia, 25 hilang, delapan luka-luka, serta puluhan ribu warga mengungsi.
Angka korban diperkirakan bertambah, karena beberapa daerah masih terisolir.
Shalihin menegaskan, "Ini bukan musibah alam. Ini bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Hutan digunduli, sungai didangkalkan, bukit dikeruk. Pemerintah harus menghentikan akar bencana."
Pantauan Walhi Aceh menunjukkan kerusakan paling parah terjadi di daerah aliran sungai (DAS) Krueng Peusangan, yang berdampak ke hilir seperti banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen.
Selain itu, pembukaan jalan baru dan investasi ekstraktif di hulu memperparah deforestasi, sehingga sungai cepat meluap saat hujan deras.
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di DAS juga makin meningkat dalam dua tahun terakhir.
Tebing sungai digali, bukit dibelah, dan sungai berubah keruh akibat limbah, mempercepat longsor dan banjir.
"PETI menghancurkan hulu dan kerusakan DAS dan hutan, tanah jadi labil, longsor mudah terjadi, dan banjir tak terbendung," tambah Shalihin.
Walhi mendesak pemerintah untuk segera melakukan restorasi ekologis, pemulihan hutan, serta audit menyeluruh terhadap izin yang berdampak pada kerusakan hulu.