MEDAN – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, buka suara terkait bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Menhut, peristiwa alam ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.
"Kita mendapatkan momentum yang baik justru karena semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak melebar ke wilayah lain," kata Raja Antoni, Sabtu (29/11/2025).
Baca Juga: Elon Musk Gratiskan Layanan Internet Starlink untuk Korban Banjir di Sumatra! Menhut menekankan bahwa bencana ini bukan semata fenomena alam, tetapi dampak dari kesalahan pengelolaan lingkungan, termasuk penebangan hutan liar yang tidak terkontrol.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kontribusi besar deforestasi terhadap bencana.
Di Sungai Batang Toru, Sumatera Utara, fenomena kayu glondongan yang terbawa arus banjir menjadi peringatan keras akan kerusakan ekologis.
Ketua Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumut, Hendra Hasibuan, menjelaskan bahwa pola pengelolaan lahan masyarakat Batang Toru sebelum masuknya investasi besar tetap harmonis dengan alam dan menjaga stabilitas daerah aliran sungai.
Namun pembukaan hutan skala besar dan konversi lahan ulayat menjadi Hak Guna Usaha (HGU) telah meningkatkan aliran permukaan dan risiko banjir.
Sebagai langkah konkret, Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan Hutan Adat di Kuantan Singingi, Riau, untuk memperkuat hak masyarakat adat yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga hutan.
Selain itu, ia meninjau Taman Nasional Tesso Nilo untuk memastikan habitat gajah Sumatera tetap terlindungi.
"Langkah yang dilakukan di Riau ini akan menjadi model di wilayah lain yang terdampak, termasuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Pemerintah berkomitmen memperbaiki pengelolaan hutan secara menyeluruh," tegas Menhut.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa bencana alam sekaligus menjadi titik balik bagi penguatan tata kelola lingkungan, restorasi hutan, dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.*