LANGKAT — Situasi mencekam terjadi di Dusun Pematang Langkat, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura.
Sejumlah ibu-ibu perwiritan yang baru saja selesai mengikuti kegiatan wirid yasin pada Jumat sore sekitar pukul 15.00 WIB, mendatangi sebuah lokasi di areal perkebunan sawit yang diduga kuat menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Lokasi tersebut berada tak jauh dari permukiman warga dan telah lama meresahkan masyarakat.
Baca Juga: DPR Akan Undang LSM Penolak KUHAP Baru, Pertemuan Disiarkan Langsung Saat melakukan pengecekan, para ibu menemukan sejumlah peralatan isap sabu (bong) berserakan di sekitar tempat itu, memperkuat dugaan bahwa area tersebut sudah lama digunakan sebagai markas narkoba.
Aksi Spontan Warga, Bentuk Kekecewaan Terhadap Lambannya APHKoordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (Permada), Ariswan, turut menyoroti aksi berani para ibu perwiritan tersebut.
Ia menyebut tindakan itu merupakan simbol kekecewaan mendalam masyarakat terhadap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai lamban dalam merespons laporan-laporan terkait peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Ariswan menjelaskan bahwa Permada sebelumnya telah menggelar Dialog Rakyat Desa dengan menghadirkan Polres Langkat melalui Kapolsek Tanjung Pura serta BNN Langkat.
Dalam forum itu, warga secara terbuka memaparkan titik-titik lokasi peredaran narkoba di desa mereka.
DPRD Langkat bahkan melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Permada, APH, dan pemerintah daerah.
Namun, hingga kini, belum ada langkah konkret untuk memutus mata rantai peredaran tersebut.
Permada Minta Komisi Reformasi Polri dan Kapolri Turun TanganMelihat kondisi darurat narkoba yang semakin mengkhawatirkan, Ariswan mendesak Komisi Reformasi Polri untuk meninjau kasus ini sebagai indikasi lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah.
Ia juga meminta Kapolri segera mengevaluasi Kapolres Langkat dan jajarannya."Ketidakmampuan APH menindak tegas peredaran narkoba ini telah mencederai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," tegas Ariswan.