JAKARTA – TNI Angkatan Darat (AD) tengah menelusuri keberadaan Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja dalam eksekusi lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, yang tengah disengketakan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengatakan pihaknya masih mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan perwira tinggi itu di lokasi eksekusi lahan yang kini menjadi sorotan publik.
"Kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh," ujar Donny saat dikonfirmasi, Kamis, 13 November 2025.
Baca Juga: Kronologi Penembakan Lhokseumawe: Berawal Dari Transfer Rp 90 Juta hingga Eksekusi di Jembatan Donny membenarkan bahwa Achmad Adipati saat ini menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
Namun, kata dia, setiap prajurit TNI, terlebih yang menjabat posisi strategis, wajib menjunjung kode etik militer yang menuntut profesionalitas dan netralitas.
"Setiap prajurit terikat oleh aturan dan kode etik militer, tidak boleh terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan," kata Donny.
Ia menegaskan, TNI AD akan menelusuri fakta dan kronologi secara objektif sebelum menyampaikan pernyataan resmi lebih lanjut.
"Kami berharap publik menunggu klarifikasi resmi untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi," ucapnya.
Di sisi lain, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menunjukkan kemarahan atas klaim kepemilikan lahan oleh PT GMTD yang berafiliasi dengan Grup Lippo.
Lahan itu, menurut JK, telah dibelinya tiga dekade lalu langsung dari ahli waris Raja Gowa, lengkap dengan sertifikat dan akta jual beli.
"Ini tanah saya, saya beli dari anak Raja Gowa tiga puluh tahun lalu. Sudah bersertifikat dan ada akta jual belinya," ujar JK saat meninjau lokasi lahan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu, 5 November 2025.
JK menuduh pihak GMTD melakukan klaim sepihak tanpa dasar hukum yang sah.