MEDAN– Tokoh masyarakat Sumatera Utara Djumongkas Hutagaol (78) menyampaikan keprihatinannya atas keberadaan PT TPL yang saat ini semakin dinilai "brutal" dalam menginvasi areal pertanian, tanah adat maupun hutan di kawasan seputaran Tapanuli dan Danau Toba.
Ia sangat setuju dengan tuntutan tutup TPL yang saat ini gencar disuarakan elemen masyarakat termasuk Ephorus HKBP dan seluruh pucuk pimpinan denominasi gereja.
"Saya sangat heran dan mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum PT TPL bisa menginvasi lahan-lahan rakyat hingga ke Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun dan lainnya. Mereka ini terkesan leluasa sekali bahkan menggunakan cara-cara kekerasan," tegas Djumongkas Hutagaol kepada wartawan di Kantor PT Medan Bus Jl. Menteng VII No 115 Medan, Selasa (28/10).
Baca Juga: Efendy Naibaho Serukan DPRD Sekawasan Danau Toba Paripurnakan Tutup TPL Ia menguatirkan jika PT TPL terus melanjutkan invasi lahan dengan cara-cara brutal akan memunculkan perlawanan serta konflik tajam. Apalagi terkesan konflik yang terjadi kurang mendapat tanggapan dari pihak terkait.
Djumongkas mendesak Presiden RI Prabowo dan Ketua DPR RI, DPD RI, Mendagri serta kementrian terkait segera merespon tuntutan penutupan TPL dengan membentuk Tim Investigasi Independen.
Tim ini diharap bekerja cepat, komprehensif sehingga penutupannya tidak memunculkan persoalan sosial seperti masalah pesangon dan lainnya.
"Tapi patut dicatat, tim ini dibentuk dengan tujuan akhir PT TPL ditutup dan tidak memunculkan keguncangan sosial," ucapnya.
Sebagai tokoh SSA (Setia Sampai Akhir) HKBP di era Ephorus Pdt DR SAE Nababan dan pentolan Agresu (Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara), Djumongkas mengaku dirinya terharu mengenang kisah di era tahun 1997-1998.
Di kala itu Ephorus HKBP Pdt DR SAE Nababan dan pimpinan HKBP serta seluruh Pendeta menyuarakan penutupan TPL karena melihat dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar.
Suara yang sama saat ini kembali diperjuangkan Ephorus HKBP bahkan didukung seluruh pucuk pimpinan denominasi gereja hingga pastor. Fenomena ini tidak boleh dianggap hal biasa tetapi harus dipandang sebagai masalah serius.
"Saya sebagai warga Kristen memandang apa yang disuarakan para pendeta adalah sebuah suara kenabian. Ini bukan masalah politis tetapi soal menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan Tapanuli dan Danau Toba. Soal menjaga ekologi serta ekosistem serta peradaban Suku Batak," tegasnya
Djumongkas mengenang bahwa apa yang mereka perjuangkan dahulu bersama pendeta, aktivis lingkungan serta para mahasiswa adalah perjuangan menyelematkan peradaban Suku Batak di tanah leluhurnya.