DENPASAR– Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, angkat bicara terkait insiden pemusnahan barang bukti berupa mahkota Cenderawasih dan ofset di Jayapura, Papua, yang menuai kecaman masyarakat setempat. Insiden itu terjadi pada Senin (20/10) lalu.
Raja Juli menjelaskan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko, telah meminta maaf secara resmi dan terbuka kepada masyarakat Papua.
Baca Juga: 250 Tenda Penambang Ilegal Terpantau di Kaki Gunung Halimun, Menteri Kehutanan Perintahkan Penertiban "Soal kejadian di Papua, Pak Dirjen KSDAE sudah secara resmi, secara terbuka mengucapkan maaf kepada masyarakat Papua, bahwa apa yang dilakukan oleh staf kami di Papua itu benar tapi tidak bisa dibenarkan," ujar Raja Juli di Kantor BKSDA Bali, Senin (27/10).
Menteri Kehutanan menambahkan, dalam falsafah Jawa terdapat konsep "benar dan pener". Meskipun tindakan staf BKSDA bersifat legal, pelaksanaannya tidak tepat dan tidak kontekstual dengan kearifan lokal masyarakat Papua.
"Legalnya benar tapi beyond legality itu tidak benar, karena ada kearifan lokal, ada lokal wisdom yang membuat ketersinggungan masyarakat," jelasnya.
Raja Juli juga menyampaikan permohonan maaf pribadi atas insiden tersebut dan berencana mengumpulkan seluruh jajaran BKSDA di Indonesia melalui konferensi daring.
Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai adat dan nilai budaya lokal agar penegakan hukum di lapangan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.
Selain itu, Raja Juli menyoroti tantangan konservasi burung Cenderawasih. Burung endemik Papua ini menjadi target pemburuan liar dan memiliki kebutuhan khusus untuk berkembang biak. "Baru satu jenis yang berhasil dibudidayakan di lembaga konservasi Taman Mini, sementara jenis lain belum berhasil," ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kelestarian burung Cenderawasih yang memiliki makna spiritual bagi masyarakat Papua.Anggota DPR RI dari Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, sebelumnya mengecam cara pemusnahan mahkota Cenderawasih yang dilakukan BBKSDA Papua.
Ia menekankan dukungan terhadap langkah penertiban, termasuk larangan berburu burung ini, namun mengutuk metode pembakaran yang digunakan.
Insiden pembakaran tersebut dilakukan untuk memutus rantai perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, termasuk burung Cenderawasih, dan menjadi perhatian nasional terkait perlindungan satwa endemik sekaligus penghormatan terhadap kearifan lokal Papua.*