JAKARTA – Indonesia Traffic Watch (ITW) menyoroti maraknya kerusuhan yang muncul saat aksi unjuk rasa (unras) dan menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang aman dan damai.
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, menegaskan bahwa unras, sebagai salah satu bentuk demokrasi, seharusnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun layanan publik.
"Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera menyiapkan 'panggung demokrasi'," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: Kasus Penjualan Tanah HGU PTPN-1, Kejagung Didesak Terbitkan Surat Perintah Stanvas di Seluruh Objek Perkara Menurut Edison, panggung demokrasi tersebut nantinya akan menjadi lokasi resmi bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi.
Di area ini, kelompok penyelenggara unras dapat menghadirkan pihak terkait sesuai ketentuan, sehingga penyampaian pendapat dapat berlangsung tertib tanpa menimbulkan kemacetan atau kerusakan fasilitas publik.
"Semua pihak ingin melihat aksi dalam bentuk unras tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemerintah perlu serius mewujudkan panggung demokrasi agar proses demokrasi nyaman dan damai bagi masyarakat," tegas Edison.
ITW optimis, jika pemerintah menyiapkan fasilitas dan lokasi yang tepat, unras dapat berjalan kondusif dan menjadi bagian nyata dari demokrasi yang bertanggung jawab. Edison juga menekankan pentingnya respons cepat Pemprov DKI dalam menyiapkan panggung demokrasi sebagai langkah pencegahan potensi kerusuhan.
Kerusuhan yang terjadi selama unras, menurut Edison, telah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, termasuk terganggunya transportasi, layanan publik, dan rasa aman masyarakat. "Masyarakat sudah terlalu lama berada dalam kekhawatiran setiap kali ada aksi unras," ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, ITW berharap demokrasi di Indonesia dapat berjalan selaras dengan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, tanpa menimbulkan gangguan bagi aktivitas publik maupun keselamatan warga.*
(M/006)