JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan infrastruktur pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara pasca tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah tidak hanya menangani dampak musibah, tetapi juga menyiapkan rencana jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa.
"Presiden menegaskan agar pemerintah hadir menangani dan membuat perencanaan ke depan supaya peristiwa tragis itu tidak terulang kembali," ujar Cak Imin dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antar kementerian di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).
Baca Juga: BKOW Bali Turun Tangan, Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Banjir Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren.
Cak Imin menjelaskan, mayoritas santri yang menempuh pendidikan di pesantren berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga pesantren perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mencatat, 80 persen santri berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 2 karena biaya pendidikan di pesantren relatif murah, bahkan gratis," katanya.
Meski dikenal mandiri, lanjutnya, pesantren kerap menghadapi keterbatasan fasilitas dan jarang menerima bantuan dari pemerintah. Namun, prinsip kemandirian tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan santri.
"Pesantren memiliki keunikan karena tumbuh secara swadaya. Tapi kemandirian itu tidak boleh meniadakan keselamatan anak-anak kita," tegasnya.
Cak Imin menambahkan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar dilakukan audit, pengawasan, dan renovasi terhadap bangunan pesantren yang dinilai rawan roboh, longsor, maupun bahaya lainnya.
"Pemerintah akan mendorong agar pesantren-pesantren yang berisiko mendapatkan perhatian dan pendampingan agar proses belajar mengajar berjalan aman dan nyaman," pungkasnya.*
(vo/mt)