TAPANULI SELATAN – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) jilid II terkait sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL), Senin (13/10/2025).
Namun, untuk kedua kalinya, pihak perusahaan tidak hadir dalam forum resmi tersebut.
RDP yang digelar di ruang rapat Komisi B Gedung DPRD Tapsel dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat terdampak serta unsur pemerintah daerah.
Baca Juga: Grib Jaya Tapsel Kawal Kasus Dugaan Pemerasan oleh Oknum LSM terhadap ASN Padangsidimpuan Ketidakhadiran TPL menuai kekecewaan mendalam dari masyarakat dan anggota legislatif.
Ketua Forum Komunikasi Lembaga Adat Tapsel (FORKALA), Baginda Raja Malim Suten Harahap, menyayangkan sikap TPL yang dianggap tidak menghargai proses mediasi.
"Sangat disayangkan, sudah dua kali RDP dilaksanakan, tapi pihak TPL tetap mangkir dengan alasan yang tidak jelas. Kami masyarakat adat Tapsel sungguh sangat kecewa. Kapan masyarakat mendapat kepastian dan keadilan kalau begini terus?" tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Syamsul Bahri Harahap yang mempertanyakan bagaimana persoalan ini akan selesai jika perusahaan terus menghindar.
"Jika TPL terus absen, bagaimana DPRD bisa membentuk pansus? Ini bukan hanya menghambat proses, tapi memperlihatkan sikap tidak bertanggung jawab," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Tapsel, Nurhayati Pane, turut menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap TPL.
Ia menyebut ketidakhadiran ini sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif dan masyarakat.
"Kami sungguh kecewa. Hari ini kami dan masyarakat sudah hadir tepat waktu, namun pihak TPL tidak menunjukkan itikad baik. Mereka hanya mengirim surat di menit terakhir. Ini tidak bisa diterima," ujar Nurhayati.
Menurutnya, DPRD hanya bertugas memfasilitasi dialog demi mencari solusi terbaik bagi semua pihak, bukan untuk menciptakan konflik.