JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengingatkan potensi kekurangan pasokan ayam di Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dadan menjelaskan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Dalam satu hari, setiap dapur SPPG membutuhkan 350 ekor ayam untuk memenuhi menu bergizi bagi masyarakat.
"Jika menu ayam disajikan dua kali dalam seminggu, maka dibutuhkan sekitar 700 ekor ayam per pekan, atau setara dengan 2.800 ekor ayam per bulan hanya untuk satu SPPG," ujar Dadan dalam diskusi Food Business Opportunity Zona Pangan di Jakarta, Selasa (7/10).
Baca Juga: Kalapas Labuhan Ruku Lakukan Kunjungan ke BNNK Batu Bara, Perkuat Sinergi dalam Upaya Pencegahan Narkotika Dadan menyebut, saat ini sudah terdapat 10.681 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Jika seluruhnya aktif, maka total kebutuhan ayam nasional untuk program MBG akan melonjak drastis.
"Kalau tidak segera diikuti dengan pertumbuhan peternak baru, kita berpotensi menghadapi kekurangan pasokan ayam dan telur di masa depan," tegasnya.
Ia menambahkan, setiap SPPG mendapatkan anggaran Rp10 miliar, dengan 85 persen dana dialokasikan untuk pembelian bahan pangan lokal, sementara 10,5 persen digunakan untuk membayar relawan, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang kini mendapatkan tambahan penghasilan dari program ini.
"Program ini tidak hanya memberi makan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan membantu menghapus kemiskinan ekstrem di wilayah pelaksanaan," katanya.
Meski menuai kritik publik akibat sejumlah kasus keracunan MBG di beberapa daerah, Dadan memastikan Presiden Prabowo Subianto tetap memerintahkan agar program tersebut dilanjutkan dengan peningkatan pengawasan.
"Pak Presiden tetap memerintahkan kami untuk melakukan percepatan karena banyak anak dan orang tua yang menantikan Makan Bergizi Gratis," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10).
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah sementara menghentikan operasional SPPG yang terbukti bermasalah, guna memastikan keamanan pangan dan kualitas layanan tetap terjaga.*
(cn/mt)