PANGKALPINANG — Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengerahkan 850 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan digelar Aliansi Tambang Rakyat Bersatu di kantor PT Timah Tbk, Pangkalpinang, pada Senin, 6 Oktober 2025.
Kapolda Babel Irjen Pol Hendro Pandowo menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara persuasif dan humanis, guna memastikan unjuk rasa berlangsung aman dan tertib.
"Konsep pengamanan yang dilakukan adalah persuasif dan humanis, dengan senyum, sapa, dan salam. Berangkat sehat dan aman, pulang juga sehat dan aman," ujar Hendro dalam keterangan kepada pers, Jumat (3/10).
Baca Juga: Rp 1,6 Miliar untuk Rumah Dinas? Sang Perubahan Geruduk Kantor Bupati Tapsel! Hendro menyebutkan, personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, serta unsur pengamanan internal PT Timah.
Meski telah menyiapkan 850 personel, jumlah tersebut masih bisa ditambah menyesuaikan dengan jumlah massa yang hadir.
Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh Kapolres dan Komandan Kodim di wilayah Babel untuk melakukan pengawalan massa dari titik awal keberangkatan, rute perjalanan, hingga kembali ke daerah masing-masing.
"Kami akan terus berupaya agar unjuk rasa dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif. Semoga ada titik temu antara PT Timah dan masyarakat penambang rakyat yang menyampaikan aspirasi," tambah Kapolda.
Menjelang aksi, Kapolda Babel juga meninjau langsung lokasi kantor PT Timah bersama jajaran untuk memastikan titik-titik strategis pengamanan siap diantisipasi terhadap potensi gangguan.
Dalam rapat koordinasi pengamanan yang digelar, turut hadir anggota DPD RI Bahar Buasan yang memberikan masukan terkait pelaksanaan aksi demonstrasi.
"Yang penting jangan sampai terjadi provokasi. Mari kita bersama-sama menjaga Bangka Belitung agar tetap aman, tertib, dan kondusif," kata Bahar.
Aliansi Tambang Rakyat Bersatu diketahui akan menyuarakan aspirasi masyarakat penambang rakyat yang selama ini merasa dirugikan dalam kebijakan pengelolaan pertambangan oleh perusahaan pelat merah tersebut.
Kapolda berharap, aksi ini menjadi momentum dialog konstruktif antara perusahaan dan masyarakat, bukan ajang provokasi.*