JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam proses rekrutmen karyawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), salah satu unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam rapat kerja bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Muazzim menegaskan pentingnya seleksi karyawan dilakukan secara profesional dan kompeten, bukan berdasarkan hubungan keluarga.
"Dalam laporan yang saya terima, ada satu unit SPPG yang seluruh karyawannya adalah keluarga dari pengelola unit tersebut. Mulai dari anak, istri, hingga keponakan," ungkap Muazzim.
Baca Juga: 930 Ribu Warga Sumut Sudah Nikmati Makan Bergizi Gratis, Pemprov Perketat Pengawasan Muazzim meminta agar 47 karyawan SPPG yang saat ini direkrut segera dilakukan evaluasi ulang agar tidak terjadi praktik nepotisme yang merugikan jalannya program MBG.
Sementara itu, Anggota Komisi IX lainnya, Irma Suryani Chaniago, menyoroti persoalan struktur organisasi dan pembagian tugas di tubuh BGN.
Irma mengkritik kurangnya koordinasi antar pejabat dalam pelaksanaan program MBG yang melibatkan banyak pihak.
"Sekarang sudah ada tiga wakil di BGN, tetapi belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa. Ini harus segera dijelaskan," tegas Irma.
Irma menegaskan bahwa tanpa kejelasan fungsi dan tanggung jawab pejabat di BGN, pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program MBG tidak akan berjalan efektif.
"Bagaimana kami bisa melakukan kontrol jika tidak tahu tugas dan fungsi dari pejabat yang ada di BGN? Ini sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan," tambahnya.
Rapat kerja ini menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BGN, demi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.*
(di/a008)