PEMATANGSIANTAR – Ratusan pedagang Pasar Horas Gedung IV yang tergabung dalam Komunitas Pedagang Pasar Horas (KP2H) menyatakan penolakan keras terhadap rencana Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk merobohkan dan merelokasi mereka ke pasar darurat.
Penolakan itu diwujudkan dalam bentuk aksi blokade jalan dan pembakaran ban di tengah Jalan Merdeka, Selasa malam (30/9/2025).
Aksi dimulai sekitar pukul 20.00 WIB. Para pedagang melakukan orasi secara bergantian, menyuarakan ketidakpuasan mereka atas rencana penggusuran Gedung IV yang sebelumnya dilanda kebakaran hebat pada 22 September 2024.
Baca Juga: Safari Pembinaan Posyandu Dimulai dari Tabanan, Ibu Putri Koster Tekankan Transformasi 6 SPM Ketua KP2H Agus Butar-butar dalam orasinya menegaskan, para pedagang menolak relokasi ke pasar darurat tanpa adanya kepastian pembangunan pasar permanen yang terencana dan transparan.
"Kami menolak penggusuran dan pembangunan pasar darurat. Relokasi hanya akan merugikan pedagang. Kami butuh kepastian pembangunan pasar permanen, bukan janji kosong," ujar Agus.
Ia juga menyebut, pedagang kecewa karena hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah, baik dari Pemkot Pematangsiantar maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Kami tidak ingin lagi dibohongi dengan janji-janji palsu. Kami minta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Wali Kota Pematangsiantar benar-benar mendengar suara kami," tambahnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, KP2H menyampaikan tujuh tuntutan utama:- Menolak penggusuran dan pembangunan pasar darurat.- Menagih janji Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk membangun kembali Gedung IV secara permanen.- Menuntut proses pembangunan dilakukan secara transparan.- Mendesak Wali Kota agar peduli terhadap seluruh pasar tradisional, terutama Pasar Horas.- Menuntut transparansi pengelolaan PD Pasar Horas Jaya dan data retribusi pasar.- Meminta jaminan keamanan menyusul maraknya aksi pencurian di kawasan pasar.- Menuntut pemberian kompensasi yang adil kepada pedagang terdampak kebakaran, berdasarkan data konkret.
Sebelumnya, dalam forum FGD (Focus Group Discussion) yang digelar pada Jumat (19/9/2025) di Balai Kota, Sekda Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, menyatakan bahwa perobohan Gedung IV akan tetap dilaksanakan.
Pemerintah, menurutnya, tengah mempertimbangkan aspek estetika, kenyamanan pedagang, dan kelancaran lalu lintas dalam proses pembongkaran.
"Perobohan harus memperhatikan aspek estetika, kenyamanan pedagang, dan kelancaran lalu lintas," ujar Junaedi saat FGD tersebut.
Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait kapan pelaksanaan perobohan akan dimulai, dan bagaimana nasib para pedagang yang menempati Gedung IV.