LHOKSEUMAWE — Ratusan mahasiswa dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Politeknik, dan UIN Sultanah Nahrasiyah menggelar aksi unjuk rasa secara damai di depan Gedung DPRK Kota Lhokseumawe, Senin (1/9/2025).
Aksi ini merupakan bentuk aspirasi mereka terhadap sejumlah isu nasional dan daerah yang menjadi perhatian.
Koordinator aksi, Ilal Sinaga, menyampaikan kekecewaan atas insiden yang menimpa salah satu warga Indonesia yang diduga menjadi korban kekerasan aparat keamanan.
Dalam orasinya, Ilal menegaskan bahwa tujuan utama mahasiswa adalah menyuarakan hak konstitusional mereka dengan damai di gedung DPRK.
Mereka pun menerima sambutan hangat dari DPRK dan Walikota Lhokseumawe yang bersedia mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa.
"Petisi yang kami sampaikan hari ini bukanlah akhir, kami akan kembali menyuarakan jika tuntutan kami tidak dipenuhi. Namun kami tegaskan, aksi ini dilaksanakan dengan rasa cinta dan damai. Kami berkomitmen menjaga kedamaian Aceh dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan masyarakat di Lhokseumawe. Kami datang dengan niat baik dan akan pulang dengan damai," ujar Ilal Sinaga.
Dalam petisi tersebut, mahasiswa menuntut reformasi Polri serta pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, penolakan terhadap RUU KUHAP, kecaman atas kriminalisasi terhadap pers, serta penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lhokseumawe.
Selain itu, mereka juga menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI, penolakan terhadap upaya pembuatan sejarah ulang Indonesia, serta mendesak pencopotan Menteri Fadli Zon.
Tidak kalah penting, mereka meminta pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan pembayaran bonus bagi atlet Aceh.
Menanggapi aspirasi tersebut, Walikota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, bersama Ketua DPRK Faisal, menemui para peserta aksi dan berhasil melakukan negosiasi yang berlangsung aman dan kondusif.
Petisi tersebut ditandatangani oleh Walikota dan Ketua DPRK, serta dibubuhi cap resmi sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
Ketua DPRK Faisal menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat guna membahas penundaan kenaikan PBB sesuai tuntutan mahasiswa.