MEDAN – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (29/8/2025) sore.
Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kinerja lembaga legislatif yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam orasinya, Ketua Umum Cipayung Plus Kota Medan, Amin Siregar, menyoroti pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh DPRD melalui kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
"Kami menilai banyak program yang dijalankan tidak berdampak positif bagi rakyat. Studi banding dan perjalanan dinas yang tidak esensial seharusnya dihapus. Semua bisa dilakukan dari Kota Medan," tegas Amin.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan pajak dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
"Rakyat diperas lewat kenaikan pajak, sementara elite politik menikmati tunjangan. Ini ironi yang menyakitkan bagi masyarakat bawah," ungkapnya.
Aksi ini juga membawa pesan moral terhadap aparat penegak hukum.
Amin mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Februanto untuk menyampaikan permintaan maaf atas insiden tindakan represif yang sebelumnya sempat viral di media sosial.
"Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan mendesak Kapolri untuk mengevaluasi atau mencopot Kapolda Sumut. Kami tidak ingin insiden di Jakarta terjadi juga di Medan," tambahnya.
Sementara itu, Julpadli Simamora, salah satu pimpinan aksi, menyerukan perlunya reformasi total di tubuh DPRD Kota Medan, yang menurutnya saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Masalah utama rakyat hari ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Sayangnya, tidak ada solusi nyata dari para pemimpin," katanya lantang dari atas mobil komando.
Julpadli juga menegaskan bahwa gerakan ini murni suara mahasiswa dan rakyat, bukan ditunggangi agenda tertentu.