MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara resmi menyampaikan duka cita atas meninggalnya kembali pekerja migran ilegal asal Sumut di Kamboja.
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian, terutama terhadap penawaran kerja luar negeri yang menjanjikan bayaran tinggi, yang menurutnya rentan terhadap praktik tidak aman dan ilegal.
"Atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon masyarakat tidak mudah percaya terhadap janji-janji pekerjaan di luar negeri, khususnya di Kamboja, karena itu sudah masuk zona merah," ujar Bobby saat ditemui media di Istana Maimun, Rabu (20/8).
Ia juga mengimbau warga Sumut untuk lebih dulu mempertimbangkan membuka usaha atau bekerja secara legal di wilayahnya sendiri guna menghindari risiko sebagai pekerja migran ilegal yang rawan derita dan bahaya.
"Lebih baik bekerja atau berwirausaha di Sumut. Karena pekerja ilegal sering kali justru menjadi korban. Kalau memang harus bekerja ke luar negeri, pastikan melalui jalur resmi," tambahnya.
Bobby mengonfirmasi bahwa Pemprov Sumut telah menyiapkan sarana pelatihan bagi warga yang hendak bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, namun pihak kementerian terkait belum meluluskan pembukaan kelas akibat beberapa kriteria yang belum terpenuhi.
"Tempatnya sudah saya siapkan, tinggal dimanfaatkan. Sayangnya, beberapa syarat belum lengkap sehingga belum bisa dibuka oleh kementerian," jelas Gubernur.
Selain itu, Pemprov Sumut bekerja sama dengan aparat penegak hukum turut melakukan penindakan terhadap agen-agen penyalahgunaan rekrutmen migran ilegal.
Bobby menyebut kegiatan ini menjadi perhatian utama, termasuk dalam pertemuan sebelumnya di Binjai.
"Kami terus menuntaskan penyaluran ilegal. Ini juga menjadi perhatian Polda dalam mengawasi agen-agen yang bermain di belakang kasus ini," tuturnya.
Fakta tambahan bahwa sedikitnya 80.000 WNI bekerja ilegal di Kamboja, sebagian besar dari mereka diduga terlibat dalam operasi perjudian online dan penipuan daring, memperkuat urgensi langkah pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi publik terhadap risiko pekerjaan luar negeri ilegal.
Selain itu, pemerintah resmi telah melarang penempatan pekerja migran ke negara-negara seperti Kamboja, Thailand, dan Myanmar karena risiko tinggi terhadap human trafficking.*