MEDAN – Puluhan aktivis dari organisasi masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), yang tergabung dalam Presidium Aliansi Masyarakat Sumatera Utara (AMSU), kembali menggelar aksi damai selama dua hari berturut-turut (7–8 Agustus 2025) di depan Kantor Polda Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya kekhawatiran publik atas keberadaan barak-barak narkoba dan praktik perjudian yang masih marak di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Ketua Umum MARGA-SU, Hasanul Arifin Rambe alias Gopal Ram, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari upaya penyelamatan generasi muda dari ancaman narkotika dan penyakit masyarakat lainnya.
"Kami mendatangi Mapolda Sumut dengan aspirasi penyelamatan generasi muda bangsa, khususnya di Sumatera Utara. Kami menuntut agar seluruh barak narkoba dan judi segera dibongkar dan dibumi hanguskan," tegas Gopal Ram kepada awak media.
Dalam orasinya, Johan Merdeka, selaku juru bicara AMSU, menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi bagi pengedar maupun bandar narkoba.
"Tidak ada kompromi bagi pengedar dan bandar narkotika. Barak-barak narkoba harus segera dimusnahkan tanpa pandang bulu," ujarnya lantang.
Sementara itu, Izhar Daulay, Ketua Solidaritas Himpunan Bersatu (SOHIB), mempertanyakan lambannya penindakan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba.
"Jika memang tidak ada keterlibatan oknum, mengapa barak-barak yang letaknya begitu dekat dengan markas aparat keamanan dan pemerintahan tidak juga dibongkar? Ini sungguh membingungkan publik," katanya.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai tersebut dimulai sejak pagi hari dan berakhir menjelang sore, tanpa insiden yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Para peserta aksi juga membentangkan spanduk dan membawa poster yang menyerukan pemberantasan narkoba, judi, dan kejahatan sosial lainnya.
Sebelumnya, pada 26 Juli 2025, AMSU telah menyelenggarakan Diskusi Publik Terbatas di Al Marjan Café, Medan.
Acara tersebut membahas evaluasi kinerja sejumlah pejabat tinggi Sumut, termasuk Kapolda Sumut, Kepala BNN, Pangdam I/BB, dan Gubernur Sumatera Utara, dalam upaya pemberantasan narkoba, judi, begal, dan tawuran.