JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan Forkopimda di wilayah pesisir mulai dari Gorontalo hingga Papua untuk mengosongkan area pantai hingga peringatan dini tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG resmi dicabut.
Imbauan ini disampaikan menyikapi potensi tsunami akibat gempa besar berkekuatan 8,6 magnitudo yang mengguncang wilayah Kamchatka, Rusia, yang berdampak gelombang laut hingga wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.
Abdul Muhari menekankan pentingnya kewaspadaan dan antisipasi agar kejadian seperti tsunami di Jepang pada 2011 yang menimbulkan korban jiwa akibat gelombang setinggi 33 cm di Jayapura tidak terulang.
"Kalau bisa daerah pantai yang berbentuk teluk seperti Teluk Youtefa dikosongkan dulu sampai peringatan dini tsunami diakhiri BMKG," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/7).
Ia menambahkan bahwa gelombang tsunami kecil sekalipun, bahkan yang hanya setinggi 50 cm, tetap berpotensi membahayakan dan memicu korban jiwa jika tidak diwaspadai dengan serius.
Abdul Muhari juga mengingatkan agar masyarakat tidak kembali beraktivitas di pesisir selama periode kedatangan gelombang tsunami, yang dapat berlangsung sampai 2-3 jam setelah gelombang pertama.
"Gelombang tsunami tidak selalu terbesar pada gelombang pertama. Biasanya gelombang ketiga, keempat, atau kelima yang datang, sehingga kita harus waspada dan menjauhi pantai hingga peringatan dini benar-benar dicabut," jelasnya.
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa gempa yang terjadi di Kamchatka, Rusia merupakan gempa dangkal dengan mekanisme thrust fault yang berpotensi memicu tsunami di wilayah Indonesia.
BMKG mengeluarkan status Waspada untuk tsunami dengan estimasi ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter di beberapa perairan Indonesia.
BMKG juga merilis daftar 10 wilayah yang berpotensi terdampak tsunami akibat gempa tersebut dengan perkiraan waktu kedatangan (ETA) sebagai berikut:
Talaud (14:52:24 WITA)
Halmahera Utara (16:04:24 WIT)