BANDA ACEH— Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh bersama berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), paguyuban, dan masyarakat sipil Aceh menggelar aksi damai bertajuk "Kembalikan Kedaulatan Aceh" pada Senin, 16 Juni 2025.
Aksi tersebut berpusat di Kantor Gubernur Aceh dan dilanjutkan dengan longmarch menuju Masjid Raya Baiturrahman, sebagai simbol perlawanan damai terhadap berbagai kebijakan yang dinilai mencederai semangat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dalam rilis resminya yang diterima Bitvonline, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Aceh, Ade Firman, menjelaskan bahwa aksi ini adalah bentuk keprihatinan mendalam terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama Surat Keputusan (SK) Mendagri yang dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian dan otonomi khusus Aceh.
"Fokus utama aksi ini adalah menuntut pembatalan SK Mendagri yang bertentangan dengan MoU Helsinki dan UUPA, serta menyuarakan isu penting lainnya seperti penolakan pembangunan empat batalyon TNI di Aceh, isu tapal batas, dan ketidakjelasan pelaksanaan Otsus Aceh," ujar Ade Firman.
Ia juga menyerukan doa dan dukungan dari seluruh warga Muhammadiyah di Aceh agar aksi ini berlangsung damai, lancar, dan aspirasinya didengar oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua DPD IMM Aceh, Muhammad Dwi Cahyo, menambahkan bahwa aksi ini melibatkan banyak elemen pemuda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap keberlangsungan otonomi Aceh.
"Kami generasi muda sangat menyesalkan tindakan sepihak dari Kemendagri yang menimbulkan keresahan dan gejolak sosial. Ini bukan hanya soal kebijakan administratif, tapi menyangkut harga diri dan kedaulatan rakyat Aceh," tegas Cahyo.
Gerakan ini tergabung dalam Aliansi Gerakan Aceh Melawan, yang menyatakan siap mengawal seluruh proses advokasi politik dan hukum terhadap kebijakan pusat yang dinilai mengkhianati perjanjian damai Aceh.*