DELI SERDANG— Sengketa aset lahan dan gedung SMP Negeri 2 Galang antara organisasi Al-Washliyah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang kian memanas.
Kedua belah pihak tetap bersikukuh pada klaim kepemilikan masing-masing atas lahan yang berada di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang.
Pihak Al-Washliyah menyatakan bahwa mereka memiliki hak penuh atas lahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).
Sementara itu, Pemkab Deli Serdang menilai gedung SMP tersebut tetap menjadi aset milik pemerintah daerah karena dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketegangan semakin memuncak ketika ribuan massa Al-Washliyah menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Deli Serdang, Senin (26/5/2025).
Dalam pertemuan yang digelar usai aksi, perwakilan Al-Washliyah, Hardi Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengakui lahan tersebut sebagai milik wakaf dan tidak boleh dialihkan.
"Jangan suruh kami tinggalkan tanah kami. Kami tetap menyatakan itu tanah kami. Itu wakaf dan dosa, nggak boleh sejengkal pun digeser. Kalau dikasih (gedung) alhamdulillah, kalau nggak dikasih ambil, akan kami bangun," ujar Hardi.
Hardi juga menyampaikan bahwa Al-Washliyah berharap Pemkab bisa menghibahkan gedung tersebut.
Namun jika tidak, mereka siap untuk membangun gedung baru di atas tanah wakaf yang mereka klaim sebagai milik sah.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang hadir bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo dan sejumlah pejabat daerah, menyatakan bahwa Pemkab tetap harus mengikuti aturan hukum dan tidak bisa menghibahkan gedung begitu saja.
"Gak ada aturan Pemkab memberikan itu. Kami juga harus patuh pada aturan yang berlaku," tegas Bupati Asri.