BATUBARA - Kabupaten Batubara kembali menjadi pusat kegiatan berbagi gerakan amal sosial Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) bersama Tim Loyalis Bang Ijeck dalam edisi ke-293, Jumat (21/03/2025). Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aksi sosial dan kemanusiaan, tetapi juga membangun sinergi antar komponen masyarakat dengan penggiat sosial.
Selain berbagi, KSJ juga melakukan advokasi bagi pencari keadilan yaitu pendampingan terhadap korban perlakuan pencabulan anak yang telah dilaporkan ke Polres Batubara pada pertengahan Februari 2025.
Manajemen KSJ Pusat Ariswan menjelaskan, rangkaian kegiatan ini diawali dengan silaturahmi bersama Bupati dan Wakil Bupati Batubara, guna menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dalam upaya manangani problem sosial yang lebih luas.
Selanjutnya, tim akan melanjutkan dengan rencana bertemu dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Mapolres Batubara untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pencabulan anak yang dilakukan seorang pegawai PT Inalum berinisial TTB.
Usai sholat Jumat, Tim KSJ memulai pengerjaan bedah rumah bagi Nek Mariah (65), seorang lansia dhuafa yang hidup sebatang kara di Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Bedah rumah itu diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 25 juta.
KSJ juga mengagendakan bersilaturahmi dengan manajemen PT Inalum untuk mendesak langkah tegas terhadap karyawan yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak. Termasuk kemungkinan pemecatan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas prilaku asusila karyawannya.
Menjelang sore, KSJ bersama relawan berbagi takjil di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, menebar keberkahan Ramadan bagi warga sekitar. Acara ditutup dengan buka puasa bersama pengurus dan relawan KSJ Batubara.
KSJ juga akan bersilaturahmi langsung H Marwan Dasopang M Si, Ketua Komisi VIII DPR RI. Karena kebetulan, beliau kunjungan kerja di Kabupaten Batubara. Melalui Dewan Pakar Drs H Syaiful Syafri MM dan Ketua Umum KSJ Saharuddin, sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komisi VIII DPR RI itu.*