JAKARTA -Kontroversi di Depan Kantor KPU, Dualitas Aksi Demonstrasi dalam Pemilu 2024.
Sebuah pemandangan yang menarik, namun memicu ketegangan, terjadi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, sekelompok orang berkumpul dengan tujuan yang saling bertentangan, menciptakan dua arus opini yang berlawanan.
Pada Jumat, 23 Februari 2024, sejak pukul 13.52 WIB, aksi unjuk rasa sudah dimulai. Kelompok pertama, yang tergabung dalam ‘Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia’, secara vokal menentang segala bentuk pemilu curang dan dugaan kejahatan pemilu tahun 2024. Dalam tindakan mereka, mereka mengecam Sirekap sebagai hal yang tidak sah, menolak praktik politik dinasti yang ditudingkan kepada Jokowi, dan menggalang tuntutan pemakzulan terhadap presiden.
Di sisi lain, dalam suasana yang hampir bersamaan, sekelompok demonstran yang mengatasnamakan mahasiswa muncul dengan narasi yang berlawanan. Dengan spanduk bertuliskan ‘Gerakan Mahasiswa Kawal Demokrasi’, mereka justru memberikan dukungan terhadap KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menekankan pentingnya KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas mereka tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Kedua kelompok ini akhirnya bersatu dalam satu aksi bersama, meskipun terpisah menjadi tiga gelombang yang datang secara bertahap. Gelombang pertama membawa orator dengan tanda ‘suara rakyat’, diikuti oleh kedatangan massa kedua yang membawa bendera Merah Putih dan kain hitam panjang yang terbentang. Bersama-sama, mereka memberikan orasi dan menyuarakan tuntutan mereka.
Namun, suasana harmonis terganggu saat aliansi mahasiswa tiba di lokasi. Perbedaan pandangan yang mencolok antara mahasiswa yang mendukung KPU dan Bawaslu dengan kelompok lain yang menuntut pemakzulan presiden memunculkan ketegangan. Petugas kepolisian harus berperan sebagai penengah untuk memisahkan kedua kelompok ini dan menjaga agar situasi tetap terkendali.
Penutupan Jalan Imam Bonjol di depan kantor KPU RI menjadi bukti konkret dari aktivitas demonstrasi yang terjadi. Aksi protes ini mencerminkan polarisasi dan perpecahan opini di tengah masyarakat terkait integritas pemilu dan keadilan demokrasi.
(K/09)