LABUHANBATU -Kisah perampasan spanduk yang terjadi di Pasar Gelugur, Labuhanbatu, Sumatera Utara, saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi viral di media sosial. Video yang merekam momen tersebut menunjukkan seorang emak-emak sedang membentangkan spanduk kecil dengan tulisan protes terhadap PT PPSP, namun tiba-tiba spanduk itu dirampas oleh seorang pria berkemeja merah.
Teriakan protes dari warga sekitar pun mengiringi aksi perampasan tersebut. Namun, Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) membantah keterlibatan mereka dalam insiden tersebut. Asintel Paspampres Kolonel Kav Herman Taryaman menegaskan bahwa tugas Paspampres sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengamanan VVIP adalah melakukan pengamanan fisik jarak dekat terhadap VVIP.
“Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Paspampres menggunakan seragam resmi dilengkapi dengan tanda pengenal berupa PIN yang menempel di kerah baju,” ujar Herman.
Ia juga menegaskan bahwa dalam video yang beredar, terlihat seorang pria berbaju merah lengan panjang merebut spanduk dari warga, namun pastikan bahwa itu bukan anggota Paspampres.
Insiden ini memunculkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian menyalahkan tindakan perampasan yang dianggap merendahkan martabat warga, sementara yang lain mempertanyakan keberadaan pihak yang merampas tersebut. Seiring dengan itu, muncul juga pertanyaan mengenai keamanan dan kewibawaan institusi Paspampres dalam menjalankan tugasnya.
Peristiwa ini juga mencetuskan diskusi tentang keberadaan PT PPSP yang menjadi objek protes dalam spanduk yang dirampas. Masyarakat mengkritisi peran perusahaan tersebut dalam konteks pelayanan publik dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Di tengah polemik yang berkembang, narasi publik dan fakta tersembunyi menjadi perbincangan hangat. Masyarakat menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak terkait untuk mengungkap kebenaran di balik insiden yang memicu kontroversi ini.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan timnya belum memberikan tanggapan resmi terkait peristiwa ini. Namun, diharapkan agar kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan tata kelola keamanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia dalam setiap interaksi masyarakat dengan pemerintah.
(k/09)