MEDAN -Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut) dengan tuntutan agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup. Mereka mengangkat isu meresahkan terkait dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran PT TPL terhadap masyarakat adat.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa beragam spanduk dan poster yang menyuarakan aspirasi mereka. Spanduk dengan tulisan “Bebaskan Sorbatua Siallagan tanpa syarat” menjadi salah satu ekspresi kecaman mereka terhadap peran PT TPL. Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, Anggiat Sinaga, menyatakan bahwa kehadiran PT TPL selama lebih dari 30 tahun di tanah Batak telah merampas hak-hak masyarakat adat.
“Mereka menghancurkan sumber hidup masyarakat adat dan berdampak pada lingkungan sekitar. Penebangan hutan dan konversi lahan telah mengubah identitas serta budaya lokal menjadi semakin terancam,” ujar Anggiat.
Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan juga sebuah panggilan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan konkret. Beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain mencabut izin operasi PT TPL di tanah Batak, membebaskan Sorbatua Siallagan tanpa syarat, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, serta mengesahkan RUU Masyarakat Adat.
Dalam konteks krisis lingkungan global, aksi ini juga menyoroti perlunya menjaga bumi dari krisis iklim dengan menghentikan penebangan hutan di kawasan strategis seperti Danau Toba. Di samping itu, penyelamatan hak-hak masyarakat adat juga menjadi fokus utama tuntutan, yang diharapkan akan mendapat perhatian serius dari pemerintah dan DPRDSU.
(N/014)