TAPANULI UTARA -Konflik agraria di Tapanuli Utara semakin memanas seiring berlangsungnya konfrontasi antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat adat kawasan Danau Toba. Minggu lalu, ratusan massa aksi dari berbagai kelompok masyarakat adat menghadiri rapat di DPRD Sumut dengan tuntutan keras untuk menutup operasi PT TPL. Mereka merasa telah menderita kerugian ekologis yang besar sejak perusahaan tersebut berdiri, mencakup pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya alam.
Konflik ini juga mengungkap kasus perusakan situs budaya yang penting bagi masyarakat adat. Salah satu kasus yang dipermasalahkan adalah perusakan makam keturunan Ompung Pangumban Bosi Simanjuntak. Situs ini dianggap keramat dan memegang makna spiritual bagi masyarakat adat di kawasan Sipahutar, Kecamatan Sipahutar.
Masyarakat adat mengungkapkan bahwa konflik bermula dari perusakan situs yang dianggap sakral ini oleh pihak PT TPL. Menurut Sofrin Simanjuntak, tokoh masyarakat adat Tano Batak, perusakan makam dan situs-situs penting lainnya telah menimbulkan kekhawatiran dan protes yang mendalam. Di Desa Tapian Nauli III, masyarakat adat merasakan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan tradisi mereka.
Salah satu elemen konflik yang memperumit situasi adalah upaya penebangan pohon Hau Sisada-sada, sebuah pohon yang dikeramatkan dan memiliki nilai magis bagi masyarakat setempat. Meskipun telah direncanakan untuk ditebang dalam beberapa kesempatan, termasuk pada tahun 1986, pohon ini tetap berdiri hingga saat ini. Upaya untuk menebangnya dihalangi oleh keyakinan bahwa pohon ini memiliki kekuatan magis yang melindunginya dari kerusakan.
Hau Sisada-sada bukan sekadar pohon, namun dianggap sebagai bentuk penjelmaan spiritual putri Pangumban Bosi yang meminta pada pencipta untuk menjadi pohon yang mampu hidup abadi. Cerita tentang pohon ini memperkuat kepercayaan spiritual dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
Konflik agraria di Tapanuli Utara bukan hanya soal tanah dan sumber daya alam, tetapi juga melibatkan nilai-nilai budaya, spiritual, dan hak-hak masyarakat adat yang harus dihormati. Adanya aksi keras masyarakat adat menunjukkan pentingnya upaya untuk menyelesaikan konflik ini dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
(N/014)