BADUNG -Pantai Suluban, Bali, kembali menjadi pusat sorotan setelah insiden tragis melibatkan helikopter wisata. Helikopter berjenis Bell 505, dengan bobot 3.680 kilogram, jatuh tanpa memberi kesempatan bagi para penumpangnya untuk menyelamatkan diri. Detik-detik dramatis ini menjadi fokus utama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), yang kini menghadapi tantangan tanpa adanya perekam data penerbangan atau yang lebih dikenal sebagai black box.
“Helikopter tidak punya black box. Sudah kami pastikan helikopter ini tidak punya kotak hitam,” ungkap Agustinus Budi Hartono, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, yang juga menegaskan bahwa helikopter ini baru saja mendapatkan sertifikasi kelaikan terbang pada bulan Juni tahun ini.
Menurut Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) 91, penggunaan black box diperlukan untuk helikopter dengan kapasitas penumpang di atas 19 orang dan bobot lebih dari lima ton. Namun, helikopter Bell 505 yang terlibat dalam insiden tragis ini hanya diperuntukkan bagi satu pilot dan mampu mencapai ketinggian maksimal 10 ribu kaki.
Meskipun tidak dilengkapi black box, KNKT tetap bertekad untuk mengungkap penyebab pasti dari kecelakaan ini. Salah satu pendekatan yang mereka lakukan adalah menganalisis rekaman percakapan antara pilot dengan operator penerbangan di Airnav Bandara Internasional Ngurah Rai, yang mungkin memberikan petunjuk penting terkait kondisi dan situasi penerbangan sebelum kejadian tragis itu terjadi.
Insiden ini memunculkan kekhawatiran serius terkait keamanan penerbangan di sektor wisata, khususnya dalam penggunaan helikopter untuk tujuan komersial. Meskipun helikopter tersebut telah dinyatakan laik terbang, pertanyaan tentang prosedur keselamatan yang terpenuhi dan langkah-langkah pencegahan yang diterapkan menjadi semakin mendesak untuk ditinjau ulang.
Dalam upaya memberikan kejelasan kepada masyarakat, KNKT menegaskan bahwa investigasi mereka akan berlanjut tanpa mengabaikan kendala yang dihadapi akibat absennya black box. Pihak berwenang juga mengajak seluruh pihak terkait untuk memberikan kerjasama penuh demi kepentingan penyelidikan yang transparan dan komprehensif.
Sebagai refleksi dari tragedi ini, para ahli penerbangan dan regulator diharapkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan keselamatan yang ada, terutama dalam memastikan bahwa semua perangkat dan prosedur yang diperlukan telah diterapkan dengan ketat demi menjaga keselamatan setiap penerbangan, tak terkecuali untuk helikopter yang digunakan dalam operasi wisata di destinasi wisata populer seperti Bali.
Dengan fokus pada penyelidikan dan penguatan kebijakan keselamatan, masyarakat diharapkan dapat mendapatkan kejelasan yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang tepat telah diambil untuk mencegah terulangnya insiden tragis seperti yang terjadi di Pantai Suluban, Bali.
(K/09)