MEDAN - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menggelar Sekolah Politik sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan literasi politik kader HMI. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan demokrasi dan pembangunan nasional.
Ketua Umum BADKO HMI Sumatera Utara M. Yusril Mahendra Butar Butar mengatakan bahwa sekolah politik merupakan instrumen kaderisasi yang bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, etika, dan nilai-nilai kebangsaan.
"Politik harus dipahami sebagai ruang pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kontestasi kekuasaan. Karena itu, kader HMI harus memiliki kapasitas intelektual, moral, dan kepemimpinan yang kuat agar mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa," ujar Yusril saat membuka kegiatan.
Baca Juga: Maruli Siahaan Dorong P5HAM Jadi Budaya, Soroti Ancaman AI dan Deepfake terhadap HAM Ia menjelaskan, Sekolah Politik BADKO HMI Sumut dirancang sebagai forum pembelajaran yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari sistem politik Indonesia, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi politik, hingga penguatan partisipasi demokrasi.
Menurut Yusril, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan hadirnya pemimpin muda yang berpikir kritis, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap cita-cita kebangsaan. Oleh sebab itu, pendidikan politik menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi HMI.
Melalui kegiatan ini, BADKO HMI Sumut berharap lahir kader-kader yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kemampuan kepemimpinan, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.
Sekolah Politik BADKO HMI Sumut diharapkan menjadi wadah pembentukan kepemimpinan muda yang berdaya saing, berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, serta mampu memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab.* (dh)