JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di berbagai daerah yang mengalami krisis murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem layanan pendidikan dasar secara menyeluruh.
Puan menilai, pemerintah perlu segera mengkaji apakah minimnya jumlah peserta didik baru di sejumlah SD Negeri merupakan persoalan yang terjadi secara nasional atau hanya terjadi di wilayah tertentu.
"Fenomena ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: DPR Geram! Dugaan Gratifikasi Seragam Sekolah Dinilai Cederai Dunia Pendidikan Menurut Puan, apabila persoalan tersebut hanya terjadi di daerah tertentu, maka solusi yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Namun apabila terjadi secara nasional, pemerintah tidak cukup hanya mengambil langkah penggabungan atau penutupan sekolah.
Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Puan mengungkapkan, penyebab sekolah kekurangan murid bisa berbeda-beda di setiap daerah. Mulai dari penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, perubahan kawasan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu sekolah negeri.
Karena itu, pemerintah diminta tidak menggunakan satu kebijakan yang sama untuk seluruh daerah.
Ia mengusulkan agar pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan berbagai data, seperti jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan kawasan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, hingga proyeksi jumlah penduduk dalam 10 tahun ke depan.
Menurutnya, data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabung, maupun dipertahankan karena memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
Puan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Apabila penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah harus memastikan tersedianya transportasi sekolah yang aman, waktu tempuh yang layak, kesiapan sekolah penerima, serta menjamin tidak ada anak yang putus sekolah akibat akses pendidikan yang semakin jauh.
"Keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah murid atau biaya operasional semata," tegasnya.