JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring proses verifikasi calon siswa, penetapan pemerintah daerah, serta kesiapan sarana dan prasarana di masing-masing sekolah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data peserta didik masih bersifat dinamis karena proses pendataan dan verifikasi terus berjalan di berbagai daerah.
"Data terus bergerak. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah data per hari ini dan masih dimungkinkan bertambah seiring hasil verifikasi dan penetapan bersama pemerintah daerah," ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Senin (13/7/2026).
Baca Juga: Sekolah Rakyat Permanen di Medan Masuki Tahap Transisi, Pemko Siap Dukung Penuh 270 Siswa Baru Gus Ipul menjelaskan, mekanisme penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program tersebut tidak membuka pendaftaran secara terbuka, melainkan menggunakan sistem penjangkauan aktif terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Penjangkauan dilakukan oleh para pendamping sosial di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPS. Setelah diproses melalui pleno di daerah dan ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, barulah kami menetapkannya sebagai siswa Sekolah Rakyat," katanya.
Hingga saat ini, total peserta didik baru yang telah ditetapkan mencapai 28.478 siswa. Jika digabungkan dengan peserta didik angkatan sebelumnya, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat kini mencapai 43.346 siswa yang tersebar dalam 1.550 rombongan belajar (rombel).
Dari jumlah siswa baru tersebut, jenjang Sekolah Dasar (SD) tercatat sebanyak 6.305 siswa dalam 210 rombel, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 11.186 siswa dalam 373 rombel, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.077 siswa yang terbagi dalam 369 rombel.
Menurut Gus Ipul, pembentukan rombongan belajar di tingkat SD masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
"Pada jenjang SD tantangan pembentukan rombel memang lebih besar. Di usia inilah orang tua kerap belum siap melepas anak tinggal jauh di asrama sehingga proses pendekatan dan meyakinkan keluarga membutuhkan waktu serta pendampingan yang lebih panjang," ujarnya.
Ia menegaskan seluruh peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, proses penerimaan tidak menggunakan tes akademik, melainkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah diverifikasi.
"Basisnya adalah DTSEN, yaitu keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi paling bawah atau prasejahtera. Karena tidak menggunakan tes akademik, maka diperlukan proses adaptasi agar mereka siap mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak.* (d/dh)