BANDA ACEH – Pimpinan Wilayah (PW) 'Aisyiyah Aceh menggelar Pelatihan Paralegal selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Juli 2026, sebagai langkah memperkuat kapasitas kader dalam memberikan bantuan hukum serta pendampingan bagi perempuan dan anak di Aceh.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Seventeen, Banda Aceh, ini diikuti 16 peserta yang merupakan perwakilan dari Kota Langsa, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, serta pengurus Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah Aceh. Pelatihan didukung oleh pendanaan dari Lazismu Pusat dan donasi internal PW 'Aisyiyah Aceh.
Mengusung tema "Akselerasi Kompetensi Paralegal Posbakum 'Aisyiyah guna Mengoptimalisasi Akses Keadilan dan Layanan Hukum Inklusif Tahun 2026", kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi kader dalam memahami dasar-dasar hukum sekaligus memperkuat layanan bantuan hukum berbasis masyarakat.
Baca Juga: Baik Hati pada Polri, Tak Acuh pada Korban Sipil Selain meningkatkan kapasitas hukum para peserta, pelatihan juga diarahkan untuk mendorong peran aktif perempuan dalam advokasi hukum di tengah masyarakat serta memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari pengantar hukum dan demokrasi, keparalegalan, struktur masyarakat, bantuan hukum dan advokasi, hak asasi manusia, gender dan kelompok rentan, teknik komunikasi bagi paralegal, prosedur hukum dalam sistem peradilan Indonesia, prosedur hukum dalam Qanun Jinayat, penyusunan dokumen pengaduan dan kronologis perkara, hingga penguatan peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum.
Ketua PW 'Aisyiyah Aceh, Hj. Asraf, SP., M.Si., mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mengembangkan amal usaha di bidang layanan hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, saat ini Posbakum 'Aisyiyah telah berdiri di tingkat wilayah Aceh dan Cabang Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi para petugas Posbakum sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
Sementara itu, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Henni Wijayanti, SH., MH., menegaskan bahwa paralegal memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Ia berharap kader 'Aisyiyah dapat menjadi mitra pemerintah dalam memperjuangkan akses keadilan, terutama bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum.
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Posbakum 'Aisyiyah yang saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Setelah pelatihan selesai, peserta akan memperoleh pendampingan lanjutan agar layanan Posbakum dapat berjalan secara profesional, terpadu, serta mampu memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.* (dh)