JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan program revitalisasi atau perbaikan sebanyak 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, program tersebut didukung anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah disetujui DPR.
"Dengan anggaran yang sudah disetujui DPR, 14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," ujar Mu'ti usai pertemuan terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Negara, Jumat (12/6/2026).
Baca Juga: Prabowo Dorong Evaluasi Nasional Buku Ajar Sekolah, Kemendikdasmen Diminta Bentuk Tim Khusus Hingga saat ini, progres pelaksanaan revitalisasi tahun 2026 telah mencapai sekitar 70 persen dari alokasi awal 11.744 satuan pendidikan yang sudah mulai dikerjakan di berbagai daerah.
Sejumlah sekolah bahkan ditargetkan rampung pada Agustus 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
"Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan," kata Mu'ti.
Program revitalisasi ini juga diprioritaskan untuk menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah pusat turut mengambil peran dalam percepatan pembangunan, meski secara regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Mu'ti menyebut, banyak daerah 3T yang sebelumnya belum mendapatkan perbaikan sekolah dalam waktu lama kini mulai menerima manfaat program tersebut.
Selain peningkatan fasilitas pendidikan, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja di berbagai daerah.
"Diperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan," ujarnya.
Pemerintah berharap program ini dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional sekaligus mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.*
(d/dh)