SOLO – Pakar linguistik Universitas Sebelas Maret (UNS), Miftah Nugroho, menilai Indonesia belum siap menerapkan pengajaran bahasa Prancis dan Portugis secara luas di seluruh jenjang pendidikan sebagaimana diwacanakan pemerintah.
Menurutnya, keterbatasan tenaga pengajar serta infrastruktur pendidikan masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan tersebut.
"Karena belum populer, dapat diasumsikan bahwa tenaga pengajar yang siap mengajar bahasa Perancis dan bahasa Portugis dari sisi kuantitas belum banyak," kata Miftah, Minggu (31/5/2026).
Baca Juga: Mendikdasmen: Tak Boleh Ada Anak Indonesia Tertinggal Akses Pendidikan Ia menilai, diperlukan waktu sekitar satu hingga dua tahun untuk menyiapkan sumber daya manusia, kurikulum, hingga perangkat ajar sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.
"Pendek kata, jika dilihat pada konteks sekarang, dapat dikatakan Indonesia belum memiliki kesiapan yang matang," ujarnya.
Miftah menekankan, kebijakan pengajaran bahasa asing seperti Prancis dan Portugis perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.
Ia menyebut, meskipun ada semangat pemerintah untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing di kalangan pelajar, kesiapan sistem pendidikan harus menjadi pertimbangan utama.
Di sisi lain, ia mengakui kemampuan multilingual tetap penting bagi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan daya saing global.
"Sesungguhnya seseorang yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa atau disebut multilingual dikatakan lebih baik alih-alih hanya memiliki satu atau dua bahasa saja," katanya.
Namun demikian, Miftah mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kondisi kemampuan bahasa Inggris siswa Indonesia yang hingga kini masih belum merata.
Menurutnya, penguatan bahasa Inggris tetap perlu menjadi prioritas sebelum memperluas pembelajaran bahasa asing lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguasaan lebih dari satu bahasa asing memang ideal, tetapi harus disesuaikan dengan kesiapan sistem pendidikan nasional.*