BANDA ACEH – Aceh, wilayah di ujung barat Indonesia yang dikenal dengan ketangguhannya menghadapi bencana, kini menatap masa depan dengan visi pendidikan yang revolusioner.
Hal ini diungkapkan DR. H. Iskandar Hasibuan, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Wilayah Aceh, dalam wawancara eksklusif dengan Bitvonline di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).
"Pendidikan adalah pilar kedaulatan. Aceh tidak hanya bangkit dari masa lalu, tetapi juga harus mempersiapkan generasi yang berdaya secara ekonomi, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global," kata Iskandar Hasibuan.
Baca Juga: 12 Pejabat Tinggi Pratama Kemenaker Dilantik, Yassierli Tekankan Pelayanan Publik Berkualitas Paradoks Aceh: Tantangan Relevansi Pendidikan
Aceh mencatat angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 17,94 tahun di Banda Aceh, yang secara teoretis menempatkan anak-anak Aceh hingga jenjang pascasarjana.
Namun, Iskandar menekankan adanya Paradoks Aceh: tingginya partisipasi sekolah dasar hampir 100% belum menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri digital dan ekonomi hijau.
"Pendidikan tidak boleh sekadar mencetak ijazah. Harus ada pergeseran paradigma dari schooling menjadi learning dan akhirnya menjadi empowerment bagi anak-anak Aceh," tegasnya.
Strategi Transformasi: Tiga Pilar
Untuk menjawab tantangan ini, Muhammadiyah Aceh merancang tiga pilar strategis yang akan diimplementasikan dalam enam bulan ke depan:
1 Integrasi Dayah-Digital (Kearifan Hibrida)Ribuan dayah atau pesantren Aceh akan diubah menjadi pusat inovasi teknologi, di mana santri belajar coding, sains data, sekaligus mempelajari khazanah keilmuan klasik.
2. Revitalisasi Vokasi Berbasis Potensi WilayahKurikulum seragam diganti dengan pendidikan adaptif geografis: sekolah pegunungan fokus pada agroteknologi, sekolah pesisir mengembangkan inovasi maritim.
3. Kolaborasi Radikal AntarsektoralMuhammadiyah menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas pasar kerja, mendorong sertifikasi kompetensi internasional agar pemuda Aceh siap bersaing secara global.