KUPANG — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan guru kontrak (PPPK) di SD Inpres Kaniti, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gibran saat kunjungannya ke sekolah yang belum lama ini rampung direnovasi pemerintah, Senin (6/4/2026).
"(Untuk) guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tetapi ini terus kita coba carikan solusinya, terutama untuk PPPK dan honorer," ujar Wapres Gibran.
Baca Juga: MBG: Menjaga Kepercayaan Publik Dalam kesempatan itu, Gibran menekankan pemerintah memastikan tidak ada guru yang terdampak, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.
"Makanya, kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur (NTT, red.). Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan," lanjutnya.
Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan sekolah yang kini memiliki fasilitas lebih layak.
Ia juga berharap agar tidak ada tenaga pendidik, khususnya 10 guru PPPK, yang dirumahkan.
"Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa (guru) PPPK jangan dirumahkan, karena di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali," ujarnya.
Kunjungan Gibran ke SD Inpres Kaniti merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Mei 2025.
Pada kunjungan sebelumnya, Wapres menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah untuk guru dan siswa.
SD Inpres Kaniti merupakan salah satu sekolah yang direnovasi pemerintah pada 2025 atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
Revitalisasi berlangsung selama 90 hari kerja, sejak 1 Oktober hingga 29 Desember 2025.