KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kepala sekolah harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, bukan sekadar pengelola administrasi.
Penegasan itu disampaikan saat melantik 104 kepala SMA, SMK, dan SLB di Kupang, Rabu, 25 Maret 2026.
Dalam arahannya, Melki menyebut jabatan kepala sekolah merupakan amanah strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.
Baca Juga: Hadapi Geopolitik Global: Gubernur NTT Instruksikan Penghapusan Program Tidak Berdampak ke Masyarakat, Fokus pada Efisiensi Anggaran Ia menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan.
"Ini bukan sekadar proses administratif. Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin pendidikan di satuan pendidikan," ujarnya.
Menurut Melki, kepala sekolah dituntut memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu peserta didik. Ia menilai peran tersebut tidak dapat digantikan oleh sekadar fungsi administratif.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan pendidikan di NTT, mulai dari kesenjangan mutu antarwilayah, keterbatasan akses pendidikan, hingga rendahnya capaian literasi dan numerasi. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah diharapkan mampu menjadi agen perubahan.
Melki menegaskan bahwa kinerja kepala sekolah akan dievaluasi berdasarkan capaian nyata, bukan hanya aspek administratif. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, serta penurunan angka putus sekolah.
"Jabatan kepala sekolah adalah mandat profesional yang harus dibuktikan melalui capaian nyata," katanya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, seluruh kepala sekolah diminta menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja.
Pemerintah Provinsi NTT juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja para kepala sekolah, dengan kemungkinan peninjauan ulang jabatan bagi yang tidak menunjukkan kinerja optimal dalam dua tahun.
Selain itu, Melki mendorong pemanfaatan hasil asesmen pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan di sekolah.