JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa rencana pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk siswa, yang sempat didiskusikan sebagai langkah untuk mengantisipasi krisis energi akibat konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dibatalkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pembelajaran daring tidak menjadi prioritas saat ini.
Sebaliknya, pemerintah menekankan pentingnya memastikan proses pembelajaran siswa tetap berjalan dengan lancar, baik secara langsung (luring) di sekolah maupun melalui mekanisme lainnya yang mendukung kualitas pendidikan.
Baca Juga: ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50 Pratikno menyatakan, "Penting untuk menjaga kualitas pendidikan siswa, sehingga pembelajaran daring tidak menjadi sebuah urgensi saat ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa ada gangguan."
Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya sempat terbesit ide untuk menggelar pembelajaran hybrid—kombinasi daring dan luring—sebagai upaya mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan energi, terutama akibat dampak krisis yang ditimbulkan oleh ketegangan di Timur Tengah.
Namun, mengingat urgensi menjaga kualitas pendidikan dan menghindari risiko learning loss, pemerintah akhirnya memastikan bahwa pembelajaran siswa akan tetap diutamakan dalam format luring, yakni tatap muka di sekolah.
Pratikno menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Menurutnya, kualitas pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan, dan learning loss yang dialami siswa akibat pembelajaran daring di masa pandemi harus segera diatasi.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembenahan di sektor pendidikan, yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global.
"Program-program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda merupakan upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ujar Pratikno.
Ia menambahkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan ini mencakup berbagai kementerian, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset dan Teknologi.
Menko PMK juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, dengan penekanan pada penguatan kualitas SDM di Indonesia.