JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyebutkan saat ini ada 97 sekolah di Sumatera yang masih menggunakan Ruang Kelas Darurat (RKD) pasca-bencana.
Meski demikian, hampir 100 persen sekolah terdampak sudah kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di tempatnya masing-masing.
"Dari 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah bersekolah di tempat masing-masing. Yang menggunakan ruang kelas darurat sekitar 97 sekolah, sisanya 22 masih menumpang di sekolah lain," ujar Fajar di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (7/3/2026).
Baca Juga: Bali Bersih Sampah: Menteri LH dan Gubernur Koster Serukan Pilah Sampah dari Sumber Fajar menegaskan, pihaknya berupaya agar sekolah yang masih menggunakan RKD bisa segera kembali belajar di kelas masing-masing dalam waktu dekat.
Kementerian bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan revitalisasi sekolah yang rusak berat, dengan skema swakelola tipe dua.
Sebagai langkah awal, pada 9 Maret 2026 dijadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kembali sekolah rusak berat di Aceh, menandai resmi dimulainya program bersama TNI AD.
Berdasarkan data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026, sebanyak 1.741 sekolah di daerah terdampak bencana telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait revitalisasi, dengan total anggaran Rp 1,254 triliun, di mana Rp 411,4 miliar sudah dicairkan.
Menurut Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas agar hak belajar murid tetap terpenuhi. Pencairan dana secara paralel terus dilakukan untuk sekolah yang telah melaksanakan PKS.
"Percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret agar ruang belajar yang terdampak bencana segera berfungsi dan pembelajaran berjalan kembali," kata Gogot.
Rencananya, pada Minggu kedua Maret 2026, sebanyak 248 sekolah akan menandatangani PKS baru, dan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) akan membuka blokir anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp 21,6 miliar untuk mendukung pemulihan pembelajaran.*
(k/dh)