JAKARTA – Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Bolivarian Venezuela untuk Indonesia, Enrique Antonio Acuna Mendoza.
Diskusi akademik ini digelar pada akhir Januari 2026 di Pusat Kajian Amerika Latin (Centre for Latin America Studies – CeLA) dengan fokus pada dinamika politik, keamanan, dan hubungan internasional Venezuela di tengah perkembangan global terkini.
Dalam pemaparannya, Dubes Acuna Mendoza menegaskan bahwa pemerintahan Venezuela saat ini berada dalam kondisi terkendali, dengan Wakil Presiden Delcy Rodríguez menjalankan kepemimpinan sementara sesuai mekanisme konstitusional.
Baca Juga: Tiga Doktor Baru Universitas Moestopo Tekankan Integritas, Toleransi, dan Inovasi Kebijakan Publik Menurutnya, pemerintah tengah melakukan konsolidasi hukum internasional guna memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip hukum global.
"Kami berkomitmen menjaga kesinambungan pemerintahan sesuai prinsip konstitusional, dengan pendekatan berbasis hukum internasional, dan membuka ruang kontribusi akademik untuk memperkaya perspektif global atas situasi yang berkembang," kata Dubes Acuna Mendoza.
Meski hubungan diplomatik formal antara Venezuela dan Amerika Serikat saat ini tidak berjalan, Dubes menyebut kanal komunikasi antar-pimpinan negara tetap terbuka. Fokus pemerintah kini lebih pada stabilitas nasional dan keamanan jangka panjang.
Wakil Dekan FISIP Universitas Moestopo, Andre Ardi, menekankan pentingnya perguruan tinggi sebagai ruang dialog akademik dalam merespons isu global.
"Kampus memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk membuka ruang diskusi berbasis ilmu pengetahuan. Kunjungan ini memperkaya perspektif mahasiswa dan dosen dalam memahami dinamika konflik internasional secara lebih utuh dan berimbang," ujarnya.
Sementara itu, Ketua CeLA, Kesi Yovana, menambahkan bahwa situasi Venezuela tak terlepas dari sejarah panjang sanksi ekonomi, terutama di sektor energi, yang berdampak pada negara mitra dan tatanan global.
"Isu sanksi ekonomi, politik energi, dan keamanan internasional saling beririsan. Hal ini menjadi kajian penting bagi akademisi, khususnya dalam studi hubungan internasional," ungkapnya.
Ketua Prodi Hubungan Internasional, Nadirah, menegaskan kontribusi akademik melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan forum diskusi dapat menjadi bagian dari knowledge-based diplomacy yang semakin relevan di era global.
"Kami mendorong mahasiswa dan dosen menjadikan isu global sebagai bahan kajian ilmiah yang kritis dan berimbang," tegasnya.