JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Sebanyak 104 titik Sekolah Rakyat dengan gedung permanen mulai dibangun pada 2026 dan ditargetkan bertambah hingga 200 titik pada 2027.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan sesuai arahan Presiden dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Baca Juga: Kapolri Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Polda Sumut Ikut Dukung Program Ketahanan Pangan "Sudah ada 104 titik Sekolah Rakyat yang gedung permanennya mulai dibangun tahun ini. Tahun 2026 ini pula ditambah 100 lagi. Kalau lancar, sampai 2027 ada sekitar 200 titik," ujar Saifullah Yusuf usai menghadiri Doa Bersama Mengawali Tahun 2026 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026.
Menurut Saifullah, setiap Sekolah Rakyat dengan gedung permanen dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa.
Namun pada tahap awal operasional, penerimaan siswa dibatasi sekitar 300 orang per sekolah per tahun, yang terbagi merata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
"Alokasinya sementara sekitar 300 siswa per sekolah. SD 100 siswa, SMP 100 siswa, dan SMA 100 siswa," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Dengan 100 titik Sekolah Rakyat yang mulai dibangun dan beroperasi pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan sekitar 30 ribu siswa baru.
Angka tersebut ditambah sekitar 15 ribu siswa yang telah lebih dahulu mengikuti pembelajaran, sehingga total peserta didik Sekolah Rakyat tahun ini diperkirakan mencapai 45 ribu orang.
Pada 2027, kapasitas penerimaan ditargetkan bertambah hingga sekitar 60 ribu siswa.
Gus Ipul menyebut pembangunan gedung permanen dilakukan secara simultan dengan proses seleksi peserta didik. Seleksi tersebut ditujukan untuk Tahun Ajaran 2026–2027.
Pembangunan Sekolah Rakyat, kata dia, hampir mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku dan Maluku Utara.