DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyaksikan langsung penandatanganan kontrak pembangunan Sekolah Rakyat beserta manajemen konstruksinya di Watujimbar Resort, Sanur, Denpasar, Jumat (19/12/2025).
Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Nilai kontrak pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Karangasem mencapai Rp 255,5 miliar, sementara kontrak jasa manajemen konstruksi lebih dari Rp 3 miliar.
Baca Juga: Pascabanjir Aceh, Pendidikan Harus Dipulihkan dengan Kebijakan Luar Biasa Penandatanganan kontrak ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan proyek secara transparan, bermutu tinggi, tepat waktu, dan akuntabel.
Acara dihadiri Ketua DPRD Bali, Bupati Karangasem, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial secara daring, serta jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR.
Jonny Zainuri Echsan, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan, menekankan bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak kurang mampu, sebagai bentuk nyata pemutusan rantai kemiskinan.
"Ini adalah pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Kementerian PUPR menjadi leading sector untuk persiapan sarana dan prasarana teknis," ujar Jonny.
Pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia rampung pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
Pengawasan ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan akan memastikan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, dan tertib administrasi dijalankan dengan disiplin.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik pembangunan Sekolah Rakyat ini.
Ia berharap sekolah tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali dan berkontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda.