JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pembangunan sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan dimulai pada Februari 2026.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyatakan pembangunan seharusnya bisa dilakukan lebih cepat agar proses belajar-mengajar tidak terganggu.
"Mestinya bulan ini sudah bisa dilakukan pembangunan secara bertahap. Meski begitu, jangan menunggu rehabilitasi sekolah selesai. Apapun kondisinya, pendidikan tidak boleh berhenti," ujar Ubaid, Minggu (14/12/2025).
Baca Juga: Bupati Batu Bara Bersama DPRD Provsu Tinjau Bendung Sungai Dalu-Dalu Dalam situasi darurat, JPPI mendorong pendirian sekolah-sekolah darurat.
Menurut Ubaid, sekolah darurat bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia, termasuk tenda, tempat ibadah, atau lapangan terbuka.
Selain itu, Ubaid juga menekankan perlunya Kurikulum Darurat Bencana yang fleksibel, memprioritaskan pemulihan kondisi psikososial siswa, serta penyederhanaan capaian belajar.
"Pemerintah perlu menyusun kurikulum darurat yang operasional secara nasional untuk menghadapi situasi bencana. Fokusnya adalah pemulihan, bukan kejar tayang," tambahnya.
Kemendikdasmen melalui Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan saat ini pihaknya tengah menghimpun data seluruh sekolah terdampak bencana beserta skala kerusakannya.
"Sekarang sudah kami himpun datanya, mudah-mudahan di Februari 2026 sudah mulai pembangunan sekolah-sekolah yang rusak," kata Abdul Mu'ti.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan pendidikan tetap berjalan meski kondisi sekolah terdampak bencana, sekaligus memberikan perlindungan dan pembelajaran yang layak bagi seluruh siswa di wilayah terdampak.*
(d/ad)