JAKARTA – Pemerintah tengah menyusun strategi komprehensif untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan sektor pendidikan.
Langkah ini merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjelaskan strategi tersebut usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Prestasi Gemilang! Mahasiswa UNAR Tembus Konferensi Kesehatan Internasional 2025 "Kita ingin me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri," ujar Pratikno.
Upaya utama dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi. Lulusan dari sekolah menengah kejuruan hingga universitas diharapkan memiliki keterampilan teknis maupun non-teknis yang siap diserap pasar kerja.
"Selain kemampuan teknis, juga kemampuan berbahasa dan mengenal budaya menjadi bagian dari persiapan mereka," imbuh Pratikno.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, menegaskan pendidikan vokasi adalah strategi kunci untuk memutus rantai kemiskinan.
Pemerintah berencana memperbanyak pelatihan vokasi, memanfaatkan balai-balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah maupun swasta.
Selain itu, Presiden Prabowo memerintahkan revitalisasi sekolah vokasi serta penyesuaian kurikulum pendidikan nasional agar berorientasi langsung pada dunia kerja.
Penguasaan bahasa asing, termasuk Inggris dan Arab, juga diwajibkan agar lulusan siap bersaing di tingkat global.
Demi mewujudkan program ini, pemerintah memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara untuk memperkuat kapasitas pendidikan vokasi maupun pendidikan formal secara umum.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap lulusan pendidikan formal dan vokasi dapat terserap optimal di pasar kerja, sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.*