JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) yang saat ini masih bersifat pilihan, akan diarahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah.
"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Jumat (17/10) malam.
Menurutnya, transformasi kurikulum ini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia kerja masa depan.
Baca Juga: Difitnah Hedon dan Antagonis, Erin Taulany Balas dengan Doa: Cukup Allah yang Tahu! "Saat ini coding dan AI masih menjadi mata pelajaran pilihan, namun ke depan akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melakukan riset kebijakan (policy research) dan berpartisipasi dalam pengembangan berbagai program pendidikan dasar dan menengah.
"Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra," tegasnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan kampus keagamaan sangat penting dalam mengawal reformasi pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan etika sosial.
Abdul Mu'ti mengungkapkan, Kemendikdasmen saat ini memiliki lima hingga enam program prioritas yang dapat dijalankan secara kolaboratif bersama PTMA.
Pertama, program revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan sarana fisik, tetapi juga mencakup pembenahan manajemen sekolah, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
"Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang," ungkapnya.
Kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.
"Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL," jelasnya.