JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada tahun 2026.
Jumlah ini setara dengan 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Sidang I yang digelar di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8/2025).
"Anggaran pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pendidikan disalurkan melalui berbagai skema, antara lain:
- Transfer ke daerah sebesar Rp253,4 triliun, digunakan untuk biaya operasional sekolah, PAUD, serta tunjangan profesi guru
- Kementerian dan Lembaga mendapat alokasi Rp243,9 triliun, yang dikelola oleh Kemendikbudristek, Kemenag, dan kementerian lainnya, termasuk Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima alokasi sebesar Rp223,6 triliun, yang menyasar 71,9 juta siswa sekolah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, anggaran pembiayaan melalui dana abadi pendidikan tercatat sebesar Rp37 triliun, termasuk di dalamnya dana abadi untuk pesantren, kebudayaan, riset, serta pengembangan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda.
Pemerintah juga terus memperkuat program Indonesia Pintar untuk membantu 21,1 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk 1,2 juta mahasiswa.
Alokasi untuk gaji guru, dosen, tenaga kependidikan, serta penguatan kompetensi dan kesejahteraan mereka mencapai Rp274,7 triliun, termasuk tunjangan profesi guru non-ASN dan guru ASN daerah.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditargetkan memberikan 4.000 beasiswa pada tahun 2026.