JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program Sekolah Rakyat, yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp7 triliun.
Menurut JPPI, besarnya anggaran tersebut sangat rawan disalahgunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat dan transparan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi penyalahgunaan dana, yang dapat mencakup penggelembungan harga barang seperti laptop atau seragam sekolah, hingga proyek-proyek fiktif yang tidak bermanfaat.
"Angka fantastis ini jelas rawan disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, ada banyak celah penyalahgunaan yang dapat merugikan negara dan rakyat," ujarnya, Minggu (10/8/2025).
Lebih lanjut, Ubaid menyebutkan bahwa dana sebesar Rp7 triliun seharusnya bisa lebih optimal jika digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan.
"Dana sebesar ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah menjadi ladang korupsi yang merugikan," katanya.
Selain itu, JPPI juga mencatat fenomena mengkhawatirkan terkait banyaknya guru dan murid yang memilih mundur dari Sekolah Rakyat.
Padahal, mereka merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan manfaat utama dari program ini.
Menurut Ubaid, ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan program yang patut dicurigai.
"Kalau anggarannya begitu besar, tapi guru dan murid justru meninggalkan sekolah, patut dicurigai ada masalah mendasar dalam pelaksanaannya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menikmati anggaran ini? Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek sesaat yang lebih mementingkan pencitraan daripada membangun sistem pendidikan yang solid dan efektif," kata Ubaid.
Di tengah polemik tersebut, JPPI juga menyoroti model Sekolah Rakyat yang, menurutnya, perlu diubah secara fundamental.
Ubaid menilai pola pengelompokan anak-anak miskin dengan anak-anak miskin lainnya cenderung bersifat dikotomis dan diskriminatif, yang dapat memperburuk kesenjangan sosial.