MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan kesiapan dalam melaksanakan Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.
Program ini ditujukan untuk menjangkau siswa dari kalangan rentan dan kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, mengungkapkan bahwa pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di enam titik lokasi dengan total 625 siswa peserta.
Enam titik tersebut meliputi dua lokasi di Kota Medan, satu di Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebingtinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
"Untuk tahap awal, kegiatan belajar mengajar akan memanfaatkan enam unit aset yang tersedia, yakni dua milik Kementerian Sosial, satu milik Pemprov Sumut, satu milik Pemkab Tapanuli Selatan, dan satu milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)," jelas Asren saat ditemui Rabu (23/7) di Medan.
Pelaksanaan program ini mengintegrasikan pendekatan pendidikan berbasis sosial, vokasi, dan karakter, yang diharapkan dapat memberikan pendidikan menyeluruh bagi para siswa.
"Kami berharap program ini menjadi tonggak penting dalam menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas," tambahnya.
Asren juga menyampaikan bahwa secara teknis, program Sekolah Rakyat sudah dipaparkan kepada Komisi E DPRD Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 21 Juni 2025.
Ia berharap dukungan anggaran dari DPRD, khususnya untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ini.
Terkait sarana dan prasarana, Asren menyebut bahwa gedung-gedung yang digunakan saat ini adalah aset sementara sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang direncanakan oleh pemerintah pusat pada tahun ajaran 2026/2027.
"Pelaksanaan pembelajaran dibagi dalam tiga kategori waktu. Kategori 1A dimulai pada 14 Juli 2025, 1B pada 1 Agustus 2025, dan 1C pada minggu kedua Agustus 2025," jelas Asren.
Program Sekolah Rakyat merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.