JAKARTA - Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019 hingga 2022. Proyek ini menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 9,9 triliun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook sempat diuji coba pada 2019 sebanyak 1.000 unit, namun dinilai tidak efektif karena penggunaan perangkat ini sangat bergantung pada koneksi internet yang penetrasinya belum merata di seluruh Indonesia.
Chromebook adalah jenis laptop yang menggunakan sistem operasi Google Chrome (Chrome OS) dan mengandalkan aplikasi web serta penyimpanan cloud. Berbeda dengan laptop tradisional, Chromebook memiliki spesifikasi hardware lebih rendah, sehingga lebih ringan dan terjangkau.
Chromebook menawarkan booting cepat, pembaruan otomatis dari Google, serta keamanan tingkat tinggi dengan fitur sandboxing dan enkripsi data yang tersimpan di cloud. Chromebook banyak digunakan di sektor pendidikan karena biaya yang lebih murah dan perawatan yang rendah.
Eks Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan pengadaan Chromebook ini telah melalui kajian mendalam, dengan target pengguna di wilayah yang memiliki akses internet. Menurutnya, harga Chromebook 10-30% lebih murah dibanding laptop sejenis dengan spesifikasi sama dan sistem operasinya bebas biaya lisensi.
Nadiem juga menyoroti keunggulan kontrol aplikasi di Chromebook yang dapat melindungi siswa dari konten negatif seperti pornografi dan judi online, sekaligus memastikan perangkat tetap aman dan efektif digunakan untuk pembelajaran.
Meski demikian, Kejagung masih mendalami kasus ini terkait efisiensi penggunaan anggaran dan dampak pelaksanaan proyek tersebut.*
(dc/j006)