bitvonline.com-Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan negara membiayai pendidikan dasar untuk semua anak Indonesia tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta.
Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan, menyatakan pihaknya menghargai putusan MK yang berupaya memajukan pendidikan dasar di jenjang SD dan SMP. "Mahkamah Konstitusi melalui salah satu keputusannya menyatakan bahwa sekolah swasta tidak dapat membebani masyarakat dengan pungutan biaya pendidikan secara sewenang-wenang," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Meski demikian, Saur menilai ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dalam implementasi putusan tersebut. "Biaya operasional sekolah swasta umumnya tidak ditanggung oleh negara secara penuh. Maka, pelarangan pungutan bisa mengakibatkan gangguan keberlanjutan operasional, potensi penurunan kualitas layanan, dan ketergantungan total kepada negara tanpa skema pembiayaan yang jelas," jelasnya.
Menurut Saur, kajian akademik dan hukum perlu memperhatikan prinsip keadilan distributif dan subsidiaritas. "Negara tidak boleh hanya memerintah tanpa menyediakan dukungan fiskal yang memadai," tambahnya.
Putusan MK ini muncul setelah mengabulkan sebagian gugatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan sejumlah pemohon, yang menguji Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tentang kewajiban belajar tanpa pungutan biaya.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa frasa "tanpa memungut biaya" harus berlaku bagi seluruh satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
Dengan keputusan ini, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menjamin akses pendidikan dasar gratis secara merata bagi seluruh anak Indonesia.*
(km/j006)