JAKARTA– Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto, angkat bicara mengenai kontroversi seputar program barak pelajar yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program tersebut, yang disebut sebagai bagian dari pendidikan karakter, memicu pro dan kontra karena melibatkan fasilitas mirip barak dan kerja sama dengan unsur TNI-Polri.
Dalam keterangannya, Kak Seto menegaskan bahwa program ini tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk militerisasi anak.
"Mohon diluruskan, itu bukan barak militer. Namanya adalah Depo Pendidikan Bela Negara (Dodik Bela Negara), bukan tempat untuk latihan perang," kata Kak Seto, Minggu, 18 Mei 2025.
Lebih lanjut, ia juga membantah anggapan bahwa program ini ditujukan untuk menghukum anak-anak yang bermasalah atau nakal.
"Jangan sampai dianggap sebagai upaya memasukkan anak nakal ke barak militer. Ini bukan tempat hukuman, dan tidak boleh dimaknai seperti itu," tegasnya.
Kak Seto menilai, penting untuk melihat langsung suasana dan proses kegiatan di lokasi sebelum memberikan penilaian.
"Saya tidak akan berkomentar sebelum melihat langsung. Tapi saya diminta untuk turut memberikan pengarahan, dan suasananya justru penuh dengan hal-hal positif," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan partisipasi bersama dalam setiap upaya pendidikan karakter bagi anak.
"Ini bagian dari pendidikan nonformal. Maka harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya guru dan orang tua, tapi juga masyarakat luas," ujar Kak Seto.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai kritik setelah meluncurkan program pembinaan karakter yang mengirim anak-anak dengan masalah kedisiplinan ke barak mulai 2 Mei 2025.